1. Periode Berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember
1949)
Penyimpangan Konstutional dalam kurun waktu ini antara lain :
- Komite Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi dari pembantu pemerintah menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis – garis besar haluan negara berdasarkan maklumat Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Seharusnya tugas – tugas itu dikerjakan oleh DPR dan MPR.
- Sistem cabinet presidensial berubah menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 11 November 1845 kemudian disetujui oleh presiden.
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus
1950)
Penyimpangan Konstutional dalam kurun waktu ini antara lain :
- Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).
- Perubahan tersebut berdasarkan pada Konstitusi RIS.
- Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan Senat
3. Periode Berlakunya UUDS 1950 (17 agustus 1950-5 Juli
19590)
Akibat dari perubahan yang berbeda dengan UUD 1945 adalah
tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan yang akibatnya sering
bergantinya cabinet.
4. Periode Berlakunya kembali UUd 1945 (5 Juli 1959-19
Oktober 1999)
Indonesia berhasih mengadakan pemilu untuk memilih anggota
DPR pada tahun 1955. Tugasnya adalah untuk membuat rancangan Undang-undang
untuk mengganti UUDS 1950.
Pada tanggal 10 November 1956, Konstituante bersidang di
Bandung. Namun sudah lebih dari 2 tahun tidak ada hasilnya.
Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Dekret Presiden
yang isinya, antara lain berlakunya kembali UUD 1945.
A. Pemerintahan Orde Lama
- Presiden telah mengeluarkan produk legislative yang pada hakikatnya adalah undang-undang dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR.
- MPRS dengan ketetapan No. I/MPRS/1960 telah mengambil keputusan menetapkan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita”.
- Konsepsi Pancasila berubah menjadi Konsepsi Nasakom.
- Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, dan membentuk DPRGR
- Presiden membentuk MPRS, dan seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Presiden diangkat seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963
B. Pemerintahan Orde Baru
- Penyelenggaraan Negara yang bersifat otoriter.
- Presiden menjabat selama 32 tahun sehingga tidak sesuai dengan semangat demokrasi.
Contoh Kasus Penyimpangan yang terjadi di Indonesia
- Contohnya saja di STPDN (sekarang IPDN), kematian Wahyu Hidayat, mahasiswa STPDN itu meniggal karena dihajar oleh seniornya karena suatu hal. Selain peristiwa itu masih ada perploncoan yang dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap juniornya dalam masa basis. Tidak tanggung – tanggung semua junior “dihajar” oleh seniornya tanpa ada perlawanan.
- Tidak hanya di IPDN saja hal ini terjadi. STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) misalnya saja, ada film berdurasi pendek yang menontonkan “aksi heroik” seniornya memukul junior – juniorny secara “berjamaah”. Bahkan ada senior bangga melakukan hal itu terhadap jumiornya. Mereka merasa puas melakukan tindakan itu karena mereka beranggapan telah memberikan “pembelajaran” tradisi di kampus antar angkatan. Dan tidak terbantahkan lagi bila hal itu terjadi lagi terhadap junior yang baru masuk tahun ajaran baru berikutnya.
